Model Aplikasi SAKTI

 
Jakarta, span.depkeu.go.id, Bukan perkara mudah melakukan standardisasi sistem untuk 23.533 Satuan Kerja (Satker). Terlebih, mereka mendapatkan DIPA pada tahun 2012 dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai kompleksitas.

Kompleksitas pada Satker itu ada beberapa kategori, mulai dari satker dengan tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi, sedang dan rendah. Kemudian, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), setiap satker juga memiliki latar belakang berbeda. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam melakukan desain pengembangan Aplikasi SAKTI.Suatu pengembangan sistem harus memperhatikan kebutuhan pengguna, agar dapat diimplementasikan dengan baik.


Survey yang dilakukan Direktorat Transformasi Perbendaharaan pada tahun 2010 mendapatkan hasil dengan populasi 1.176 Satker yang tersebar pada seluruh wilayah indonesia sebanyak 914 Satker atau sekitar 78% memiliki jaringan Internet dan 22% tidak tersedia jaringan internet. Dari 914 Satker yang memiliki internet sebanyak 49 % koneksi internetnya buruk dan 51% koneksi internetnya baik. Dengan memepertimbangkan kondisi tersebut pengembangan Aplikasi SAKTI dikembangkan dengan 3 model yaitu:

1. Stand Alone

Dengan model itu,aplikasi Sakti dan databasenya akan diinstal pada satu komputer, kemudian semua modul yang ada akan dapat diakses melalui komputer itu. Dalam komputer tersebut akan ada yang bertindak sebagai Modul Administrasi, modul ini dapat memberikan izin akses kepada modul-modul yang lain dan juga mampu membuka semua modul yang ada dalam Aplikasi SAKTI. Desain itu cocok digunakan untuk satker kecil dengan kompleksitas transaksi yang rendah. SDM yang mengoperasikan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran satu, dua atau tiga orang. Walaupun hanya satu komputer yang akan digunakan mekanisme Operator, Validator dan Approver atas suatu transaksi tetap dijalankan sebagai verifikasi atas suatu transaksi. Cocok digunakan untuk satker seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah atau Satker lain yang SDM administrasinya sangat terbatas.

2. Multi User

Model ini menggunakan konsep database yang diinstallkan pada komputer server dan terdapat komputer-komputer client yang akan mengakses data kedalam komputer server. Dalam konsep itu diperlukan seorang supervisor yang ditunjuk untuk mengelola server dan menjalankan modul administrasi. Supervisor akan membuatkan user untuk setiap modul dengan tingkatan user yang berbeda serta memberikan izin akses suatu user atas transaksi apakah bisa melakukan Rekam/Ubah/Hapus atau hanya melakukan preview suatu transaksi. Konsep multi user itu cocok digunakan untuk satker yang sedang dan besar seperti pada Kantor Pelayanan Pajak atau Universitas sebagai pengguna APBN.

3. Online

Online adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer lain dengan menggunakan perangkat modem, sehingga bisa saling berkomunikasi. Dalam konsep Aplikasi SAKTI online yang ada akan menggunakan jaringan Intranet seperti WAN (Wide Area Network). Online adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer lain dengan menggunakan perangkat modem, sehingga bisa saling berkomunikasi. Dalam konsep Aplikasi SAKTI online yang ada akan menggunakan jaringan Intranet seperti WAN (Wide Area Network).

Intranet adalah sebuah jaringan privat (private network) yang menggunakan protokol-protokol Internet (TCP/IP), untuk membagi informasi rahasia transaksi keuangan dalam Kementerian/Lembaga (K/L). Ketika K/L menggunakan konsep itu maka seorang supervisor yang ada di pusat akan membagi semua user dengan berbagai izin aksesnya di setiap tingkatan user untuk semua Satker dibawah K/L bersangkutan. Prototipe Sakti Online akan di gunakan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bagi K/L yang mempunyai jaringan intranet yang baik antar pusat dan daerah bisa menggunakan konsep itu. Keunggulan konsep itu adalah kantor pusat K/L bisa mengetahui transaksi keuangan dengan realtime mulai perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan untuk semua Satker dibawahnya. Pilihan untuk menggunakan salah satu metode tergantung kepada kompleksitas transaksi dan SDM satker itu sendiri. Dengan pilihan itu tentu satker dapat menyesuaikan kebutuhan mereka, sehingga implementasi SAKTI kedepan berjalan lancar.

(sumber: www.span.depkeu.go.id)